Sadarkah kamu bahwa etika administrasi publik ternyata punya peran teramat penting dalam pemerintahan loh. Soalnya, dengan etika, para administrator atau dalam hal ini birokrat bisa jadi lebih kompetitif dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
Mengapa etika itu penting? Sebab, salah satu tugas negara adalah memberikan pelayanan maksimal terhadap rakyatnya. Jadi sudah semestinya mereka yang bekerja di bidang pelayanan publik harus memiliki kemampuan dan pengetahuan melayani dengan baik.
Namun sayangnya, banyak birokrat yang justru tak memiliki akuntabilitas pada tugasnya tersebut. Di sinilah mengapa para birokrat harus memahami dan memiliki etika administrasi publik yang baik dan benar. Pertanyaannya seperti apa sih etika yang baik tersebut?
Etika merupakan ilmu kesusilaan yang menentukan gimana manusia hidup dalam masyarakat. Nerdasarkan etimologis, “etika” berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya kebiasaan atau moral. Kesimpulannya, etika administrasi publik adalah ilmu pengetahuan tentang ajaran moral dan asas kelakuan yang baik bagi para administrator pemerintahan dalam menunaikan tugasnya.
Nilai-Nilai Etika Administrasi Publik
Ada beberapa nilai-nilai dalam etika administrasi publik. Beberapa di antaranya:
1. Nilai efisiensi
Efisien di sini artinya gak boros. Sumber daya publik semestinya gak boleh menjalani proyek-proyek yang gak menyentuh kepentingan masyarakat luas, atau menyalahgunakannya untuk memperkaya diri.
2. Nilai membedakan milik pribadi dan kantor
Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi publik yang dapat menempatkan posisi pada tempatnya dan membedakan mana milik kantor dan mana milik pribadi. Maknanya birokrasi tidak akan menggunakan milik kantor untuk kepentingan pribadi.
3. Nilai impersonal
Hubungan kerja sama yang diwadahi oleh organisasi, hendaknya dilakukan secara formal (impersonal) dan tidak pribadi (personal). Tujuan hubungan impersonaluntuk menghindari unsur perasaan dan unsur rasio dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan dan pengaturan yang ada dalam organisasi.
4. Nilai merytal system
Merytal system merupakan sistem rekrutmen pegawai yang bukan berdasarkan pada hubungan kekerabatan, patrimonial (keluarga, alumni, daerah, golongan, dan lain-lain). Namun berdasarkan pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki orang yang bersangkutan.
5. Nilai tanggung jawab
Nilai ini berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.
6. Nilai akuntabilitas
Nilai akuntabilitas berkaitan dengan pertanggungjawaban dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Birokrasi yang baik adalah birokrasi publik yang penuh tanggung jawab.
7. Responsif juga salah satu nilai etika administrasi publik
Nilai ini berkaitan dengan daya tanggap terhadap keluhan, masalah, aspirasi publik. Birokrasi yang baik adalah birokrasi yang mempunyai daya tanggap yang tinggi dan cepat menanggapi apa yang menjadi keluhan, masalah, aspirasi publik.
Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat memenuhi dua fungsi etika administrasi publik, yakni sebagai pedoman dan acuan bagi administrator publik dalam menjalankan tugasnya, serta sebagai standar penilaian perilaku dan tindakan administrator publik.
Apa Saja Prinsip Etika Administrasi Publik?
Ilmu etika ini dapat menjadi asas, etis, ukuran baku, pedoman perilaku, dan kebijakan moral yang penerapannya oleh setiap petugas agar terselenggaranya pemerintahan yang baik bagi kepentingan rakyat. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, tuntutan petugas adalah memenuhi tiga prinsip etika administrasi publik, yaitu:
1. Prinsip pelayanan kepada masyarakat dalam etika administrasi publik
Prinsip utama prinsip demokrasi adalah asas kedaulatan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa rakyatlah yang mempunyai kedaulatn tertinggi. Sehingga dapat dipahami bahwa pemerintah ada untuk melayani masyarakat.
2. Prinsip keadilan sosial dan pemerataan
Prinsip ini berhubungan dengan distribusi pelayanan yang baik, sesuai, dan tidak pilih-pilih kasih, dan merata di seluruh wilayah negara.
3. Prinsip mengusahakan kesejahteraan umum
Prinsip ini artinya setiap petugas harus memiliki komitmen untuk peningkatan kesejahteraan dan bukan semata-mata karena diberi amanat atau dibayar oleh negara, melainkan mempunyai perhatian yang tulis kepada kesejahteraan warga negara pada umumnya.
Dari paparan tersebut, sekarang kita tahu bahwa untuk menghindari adanya mal-administrasi membutuhkan etika. Etika administrasi publik juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Selain itu, mewujudkannya juga dapat menumbuhkan budaya organisasi dan manajemen pemerintahan yang baik pula.
Gimana guys? Tertarik kuliah di jurusan ini? Oh iya, kamu bisa dapat beasiswa senilai total Rp10 miliar cukup dengan download aplikasi goKampus di Play Store atau App Store dan cek selengkapnya tentang beasiswa di sini. Dapatkan juga cashback hingga Rp500 ribu tiap kamu daftar kuliah melalui instant approval melalui aplikasi goKampus. Banyak untungnya, kan? Yuk, download!
